PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2020
NOMOR 49 TAHUN 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK :
- adanya tentang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 1/E);
- Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:
1. Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
2. Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kelengkapan pencairan anggaran ADD di Badan Keuangan Daerah
3. Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan;
CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020